Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas (ZI)

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas (ZI)

Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (BPPMDDTT) Makassar 


NOMOR PENILAIAN Bobot Jawaban Nilai % Keterangan
A. PENGUNGKIT (60) 60
I. PEMENUHAN (30) 30
1 Manajemen Perubahan 4
i Penyusunan Tim Kerja 0,5
a. Unit kerja telah membentuk   tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas Evidence
b. Penentuan anggota Tim dipilih   melalui prosedur/mekanisme yang jelas Evidence
ii Rencana Pembangunan Zona   Integritas 1
a. Terdapat dokumen rencana   kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Evidence
b. Dalam dokumen pembangunan   terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan   WBK/WBBM Evidence
c. Terdapat mekanisme atau media   untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM Evidence
iii Pemantauan dan Evaluasi   Pembangunan WBK/WBBM 1
a. Seluruh kegiatan pembangunan   sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana Evidence
b. Terdapat monitoring dan   evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas Evidence
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi   telah ditindaklanjuti Evidence
iv Perubahan pola pikir dan budaya   kerja 1,5
a. Pimpinan berperan sebagai   role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM Evidence
b. Sudah ditetapkan agen   perubahan Evidence
c. Telah dibangun budaya kerja   dan pola pikir di lingkungan organisasi Evidence
d. Anggota organisasi terlibat   dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Evidence
2 Penataan Tatalaksana 3,5
i Prosedur Operasional Tetap (SOP)   Kegiatan Utama 1
a. SOP mengacu pada peta proses   bisnis instansi  Evidence
b. Prosedur operasional tetap   (SOP) telah diterapkan  Evidence
c. Prosedur operasional tetap   (SOP) telah dievaluasi  Evidence
ii Sistem Pemerintahan Berbasis   Elektronik (SPBE) 2
a. Sistem pengukuran kinerja   unit sudah menggunakan teknologi informasi Evidence
b. Operasionalisasi manajemen   SDM sudah menggunakan teknologi informasi Evidence
c. Pemberian pelayanan kepada   publik sudah menggunakan teknologi informasi Evidence
d. Telah dilakukan monitoring   dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran   kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik Evidence
iii Keterbukaan Informasi Publik 0,5
a. Kebijakan tentang keterbukaan   informasi publik telah diterapkan Evidence
b. Telah dilakukan monitoring   dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Evidence
3 Penataan Sistem Manajemen   SDM Aparatur 5
i Perencanaan Kebutuhan Pegawai   sesuai dengan Kebutuhan Organisasi 0,25
a. Kebutuhan pegawai yang   disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban   kerja untuk masing-masing jabatan Evidence
b. Penempatan pegawai hasil   rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per   jabatan Evidence
c. Telah dilakukan monitoring   dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi   kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap   kinerja unit kerja Evidence
ii Pola Mutasi Internal 0,5
a. Dalam melakukan pengembangan   karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan Evidence
b. Dalam melakukan mutasi   pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti   pola mutasi yang telah ditetapkan Evidence
c. Telah dilakukan monitoring   dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya   dengan perbaikan kinerja Evidence
iii Pengembangan Pegawai Berbasis   Kompetensi 1,25
a. Unit Kerja melakukan Training   Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi Evidence
b. Dalam menyusun rencana   pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan   kinerja pegawai Evidence
c. Tingkat kesenjangan   kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk   masing-masing jabatan Evidence
d. Pegawai di Unit Kerja telah   memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan   kompetensi lainnya Evidence
e. Dalam pelaksanaan   pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi   kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house   training, coaching, atau mentoring) Evidence
f. Telah dilakukan monitoring   dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan   perbaikan kinerja Evidence
iv Penetapan Kinerja Individu 2
a. Terdapat penetapan kinerja   individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi Evidence
b. Ukuran kinerja individu telah   memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya Evidence
c. Pengukuran kinerja individu   dilakukan secara periodik Evidence
d. Hasil penilaian kinerja   individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward Evidence
v Penegakan Aturan Disiplin/Kode   Etik/Kode Perilaku Pegawai 0,75
a. Aturan disiplin/kode   etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan Evidence
vi Sistem Informasi Kepegawaian 0,25
a. Data informasi kepegawaian   unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala Evidence
4 Penguatan Akuntabilitas 5
i Keterlibatan Pimpinan 2,5
a. Unit kerja telah melibatkan   pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan Evidence
b. Unit kerja telah melibatkan   secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja Evidence
c. Pimpinan memantau pencapaian   kinerja secara berkala Evidence
ii Pengelolaan Akuntabilitas   Kinerja 2,5
a. Dokumen perencanaan kinerja   sudah ada Evidence
b. Perencanaan kinerja telah   berorientasi hasil Evidence
c. Terdapat penetapan Indikator   Kinerja Utama (IKU) Evidence
d. Indikator kinerja telah telah   memenuhi kriteria SMART Evidence
e. Laporan kinerja telah disusun   tepat waktu Evidence
f. Laporan kinerja telah   memberikan informasi tentang kinerja Evidence
g. Terdapat sistem   informasi/mekanisme informasi kinerja Evidence
h. Unit kerja telah berupaya   meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja Evidence
5 Penguatan Pengawasan 7,5
i Pengendalian Gratifikasi 1,5
a. Telah dilakukan public   campaign tentang pengendalian gratifikasi Evidence
b. Pengendalian gratifikasi   telah diimplementasikan Evidence
ii Penerapan Sistem Pengendalian   Intern Pemerintah (SPIP) 1,5
a. Telah dibangun lingkungan   pengendalian Evidence
b. Telah dilakukan penilaian   risiko atas pelaksanaan kebijakan Evidence
c. Telah dilakukan kegiatan   pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi Evidence
d. SPI telah diinformasikan dan   dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait Evidence
iii Pengaduan Masyarakat 1,5
a. Kebijakan Pengaduan   masyarakat telah diimplementasikan Evidence
b. pengaduan masyarakat   dtindaklanjuti Evidence
c. Telah dilakukan monitoring   dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Evidence
d. Hasil evaluasi atas   penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti Evidence
iv Whistle-Blowing System 1,5
a. Whistle Blowing System telah   diterapkan Evidence
b. Telah dilakukan evaluasi atas   penerapan Whistle Blowing System Evidence
c. Hasil evaluasi atas penerapan   Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti Evidence
v Penanganan Benturan Kepentingan 1,5
a. Telah terdapat   identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama Evidence
b. Penanganan Benturan   Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi Evidence
c. Penanganan Benturan   Kepentingan telah diimplementasikan Evidence
d. Telah dilakukan evaluasi atas   Penanganan Benturan Kepentingan Evidence
e. Hasil evaluasi atas   Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti Evidence
6 Peningkatan Kualitas   Pelayanan Publik 5
i Standar Pelayanan 1
a. Terdapat kebijakan standar   pelayanan Evidence
b.Standar pelayanan telah   dimaklumatkan Evidence
c. Dilakukan reviu dan perbaikan   atas standar pelayanan Evidence
d. telah melakukan publikasi   atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan Evidence
ii Budaya Pelayanan Prima 1
a. Telah dilakukan berbagai   upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya   pelayanan prima Evidence
b. Informasi tentang pelayanan   mudah diakses melalui berbagai media Evidence
c. Telah terdapat sistem   pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan Evidence
d. Telah terdapat sistem   pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai   standar Evidence
e. Terdapat sarana layanan   terpadu/terintegrasi Evidence
f. Terdapat inovasi pelayanan Evidence
iii Pengelolaan Pengaduan 1
a. Terdapat media pengaduan dan   konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! Evidence
b. Terdapat unit yang mengelola   pengaduan dan konsultasi pelayanan Evidence
c. Telah dilakukan evaluasi atas   penanganan keluhan/masukan dan konsultasi Evidence
iv Penilaian Kepuasan terhadap   Pelayanan 1
a. Telah dilakukan survey   kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Evidence
b. Hasil survei kepuasan   masyarakat dapat diakses secara terbuka Evidence
c. Dilakukan tindak lanjut atas   hasil survei kepuasan masyarakat Evidence
v Pemanfaatan Teknologi Informasi 1
a. Telah menerapkan teknologi   informasi dalam memberikan pelayanan Evidence
b. Telah membangun database   pelayanan yang terintegrasi Evidence
c. Telah dilakukan perbaikan   secara terus menerus Evidence
II. REFORM (30) 30
1 Manajemen Perubahan 4
i Komitmen dalam perubahan 2
a. Agen perubahan telah membuat   perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) Evidence
- Isi Jumlah Agen Perubahan
- Isi Jumlah Perubahan yang   dibuat
b. Perubahan yang dibuat Agen   Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen Evidence
ii Komitmen Pimpinan 1
a. Pimpinan memiliki komitmen   terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian   reformasi yang jelas di dokumen perencanaan Evidence
iii Membangun Budaya Kerja 1
a. Instansi membangun budaya   kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas   sehari-hari Evidence
2 Penataan Tatalaksana 3,5
i Peta Proses Bisnis Mempengaruhi   Penyederhanaan Jabatan 0,5
a. Telah disusun peta proses   bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan Evidence
ii Sistem Pemerintahan Berbasis   Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1
a. Implementasi SPBE telah   terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih   cepat dan efisien Evidence
b. Implementasi SPBE telah   terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi   yang lebih cepat dan efisien Evidence
iii Transformasi Digital Memberikan   Nilai Manfaat 2
a. Transformasi digital pada   bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit   kerja secara optimal Evidence
b. Transformasi digital pada   bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi   unit kerja secara optimal Evidence
Transformasi digital pada bidang   pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara   optimal Evidence
3 Penataan Sistem Manajemen   SDM Aparatur 5
i Kinerja Individu 1,5
a. Ukuran kinerja individu telah   berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya  Evidence
ii Assessment Pegawai 1,5
a. Hasil assement telah   dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai Evidence
iii Pelanggaran Disiplin Pegawai 2
a. Penurunan pelanggaran   disiplin pegawai  Evidence
4 Penguatan Akuntabilitas 5
i Meningkatnya capaian kinerja   unit kerja 2
a. Persentase Sasaran dengan   capaian 100% atau lebih Evidence
ii Pemberian Reward and Punishment 1,5
a. Hasil Capaian/Monitoring   Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and   punishment bagi organisasi Evidence
iii Kerangka Logis Kinerja 1,5
a. Apakah terdapat penjenjangan   kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi   dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai? Evidence
5 Penguatan Pengawasan 7,5
i Mekanisme Pengendalian 2,5
a. Telah dilakukan mekanisme   pengendalian aktivitas secara berjenjang Evidence
ii Penanganan Pengaduan Masyarakat 3
a. Persentase penanganan   pengaduan masyarakat Evidence
iii Penyampaian Laporan Harta   Kekayaan 2
Penyampaian Laporan Harta   Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Evidence
Penyampaian Laporan Harta   Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Evidence
6 Peningkatan Kualitas   Pelayanan Publik 5
i Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan   Publik 2,5
a. Upaya dan/atau inovasi telah   mendorong perbaikan pelayanan publik pada: Evidence
1. Kesesuaian Persyaratan
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme,   dan Prosedur
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
5. Kualitas Produk Spesifikasi   Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana/Web
7. Perilaku Pelaksana/Web
8. Kualitas Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran   dan Masukan
b. Upaya dan/atau inovasi pada   perijinan/pelayanan telah dipermudah: Evidence
1. Waktu lebih cepat
2. Pelayanan Publik yang terpadu
3. Alur lebih pendek/singkat
4 Terintegrasi dengan aplikasi
ii Penanganan Pengaduan Pelayanan   dan Konsultasi 2,5
Penanganan pengaduan pelayanan   dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung   jawab Evidence
TOTAL   PENGUNGKIT 60
B. HASIL (40) 40
1 BIROKRASI YANG BERSIH DAN   AKUNTABEL 20
a. Nilai Survey Persepsi   Korupsi (Survei Eksternal) 17,5 Evidence
b. Capaian Kinerja Lebih   Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya 5 Evidence
2 PELAYANAN PUBLIK YANG   PRIMA 20
a. Nilai Persepsi   Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) 17,5 Evidence
TOTAL   HASIL 40
Nilai   Pembangunan ZI 100

Comments

Popular posts from this blog

Pelayanan Pelatihan

Survei Pelatihan bagi Peserta Pelatihan BPPMDDTT Makassar